Swastanisasi Pelabuhan, Akhirnya!

Seakan menjawab tulisan saya dulu, akhirnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kini membuka Badan Usaha Pelabuhan (BUP) swasta untuk memiliki dan mengelola pelabuhan umum melalui Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61/2009 tentang kepelabuhanan yang tertuang dalam PP Nomor 64 Tahun 2015. Di berita masih banyak saja pro dan kontra, serta tanggapan dari berbagai pihak untuk kebijakan baru ini. Akan kita bahas kemudian. Saya akan review dulu tentang tulisan saya dulu sekilas di beberapa poin dibawah ini:

  • Sektor pelabuhan lambat berkembang karena hanya dikelola oleh negara dan BUMN
  • Kebijakan sangat populis dan politis, sehingga aspek efisiensi, teknologi, dll yang terkait logistik agak sulit dibenahi
  • Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan sangat mahal, swasta belum mampu mengelola karena ketidakpastian bisnis
  • Laju ndustri, perdagangan, ekspor impor oleh pasar dan pihak swasta tidak mampu disupport oleh infrastruktur pelabuhan yang ada

Poin diatas mudah-mudahan bisa teratasi nantinya dengan adanya pelabuhan swasta, seperti yang diharapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan ini. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita amati dari kebijakan ini. Mari kita bahas satu persatu.

  • Sejarahnya, pihak swasta hanya boleh mengelola pelabuhan terbatas, dalam bentuk Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Saat ini dari 2.000 pelabuhan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, 112 pelabuhan dikelola Pelindo I-IV, sekitar 1.200 dikelola Kemenhub, dan sisanya sebanyak sekitar 900 pelabuhan dikelola oleh BUP swasta yang merupakan pelabuhan Tersus dan TUKS. Sekarang swasta dapat bersaing mengelola pelabuhan dengan BUMN pelabuhan dalam mengelola pelabuhan umum.
  • Pemerintah mempunyai niat baik dengan membuka peluang untuk swasta dengan tujuan menghapus monopoli pemerintah, dan mendukung sektor logistik nasional, dan mengurangi pengeluaran APBN di sektor ini, karena pendanaan pelabuhan swasta akan diserahkan sepenuhnya ke swasta. Selain itu sektor pelabuhan termasuk sektor investasi negatif, atau yang nilainya paling buruk, karena tertutup bagi swasta.
  • Kebijakan ini isunya juga adalah sebagai jawaban kepada pihak Jepang yang sebelumnya ngotot ingin mengelola pelabuhan sendiri baik Cilamaya atau pelabuhan baru di sekitar kawasan industri Karawang yang memang didonimasi perusahaan Jepang. Agar tidak ada pelanggaran peraturan bahwa swasta yang akan mengelola perusahaan, maka dikeluarkanlah peraturan ini. Walaupun untuk asing tetap porsi kepemilikan hanya 70-80%.
  • Sistem pengelolaan pelabuhan swasta ini cukup menarik, karena menggunakan sistem konsesi, mirip dengan kasus minyak dan gas. Pemerintah akan mengambil aset perusahaan setelah masa beroperasi selesai. Ini yang menimbulkan keberatan dari calon pengusaha bidang pelabuhan karena mereka merasa sulit mengembalikan modal usaha dalam waktu operasi. Pengusaha beralasan sulit mendapatkan kepastian bisnis karena biaya besar ditambah pembebasan lahan yang ditanggung perusahaan, berbeda dengan jalan tol yang pembebasan tanah ditanggung negara. Selain itu, bank belum berani memberi modal karena bidang ini masih baru.
  • Masalah konsesi ini ditanggapi oleh pemerintah bahwa itu merupakan bagian dari resiko pengusaha. Harus pintar berhitung dalam jangka waktu misalnya 20 tahun harus sudah untung sebelum aset diserahkan ke negara.
  • Terlepas dari masalah keberatan pengusaha akan sistem konsesi, sudah ada 18 perusahaan yang mendaftar sampai batas waktu bulan Juni 2016 nanti. Hal itu merupakan bukti tingginya minat dan prospek bisnis pelabuhan, sebagai pendukung industri perdagangan dan logistik Indonesia.
  • Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, meminta kepada Kementrian Perhubungan agar tidak membebaskan pelabuhan perikanan swasta, karena ditakutkan sebagai jalan untuk penyelundupan atau illegal fishing seperti kasus Benjina. Selain itu bebasnya pelabuhan dikhawatirkan akan memancing impor ilegal, penyelundupan barang terlarang, dll. Susi menyatakan sebaiknya khusus pelabuhan perikanan masih dikelola bersama pemerintah.

Sedikit komentar dari saya, sangat gembira dengan adanya kebijakan ini. Dasar utamanya adalah kemajuan sektor pelabuhan, efisiensi logistik dan perdagangan, dan memajukan dunia usaha. Ini bukan prinsip liberal dan free-trade, pemilik modal yang menang, bukan seperti itu. Pemerintah diharapkan jadi regulator yang ketat dan adil kepada semua pihak, baik BUMN, swasta nasional, maupun swasta asing. Selama negara dan rakyat yang untung, toh gak ada salahnya bukan?

Negara-negara maju juga hampir semua menyerahkan pengelolaan pelabuhan ke pihak swasta, selain kepada BUMN. Kita ambil contoh China, pengelola pelabuhan kebanyakan dipegang oleh China Merchant Holding International, yang sahamnya gabungan antara pemerintah dan swasta. Selain itu Top 5 Port Operatorjuga didominasi perusahaan swasta seperti Hutchison Port Holdings yang punya 2 terminal di Priok. Untuk lebih jelasnya, silahkan buka link terminal container terbesar di dunia dan daftar perusahaan-perusahaan pelabuhan swasta di dunia.

*Catatan: Saya sudah menghubungi rekan saya dari BUMN pelabuhan dan kementerian, untuk meminta tanggapannya soal kebijakan ini. Biasanya saya menghubungi rekan saya dulu baru menulis. Tulisan ini akan saya update kemudian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: