Swastanisasi Pelabuhan

Belum lama ini saya membaca majalah Maritim Indonesia, sudah beberapa edisi yang lalu, tapi topiknya menarik, yaitu mengenai Sistem Logistik Nasional. Dan sudut pandang yang dibahas adalah transportasi laut, yang merupakan tulang punggung utama logistik di negara kita. Masalah ini sebenarnya sudah lama, yaitu mengenai pengelolaan transportasi laut yang kacau balau di negara kita ini sehingga menyebabkan biaya logistik tinggi, membuat harga barang tinggi. Segala lini mengenai transportasi ini kacau balau. Dari mulai pengelolaan pelabuhan, subsidi untuk transportasi laut, kemudahan investasi, hingga supply chain komponen kapal yang pajaknya selangit.

Dalam edisi tersebut, ulasan mencoba menarik akar sebetulnya masalahnya ada dimana. Dan kesimpulan yang didapat adalah bahwa sebagian besar pengelolaan transportasi laut masih dikelola oleh negara dan BUMN. Akibatnya adalah berbagai macam kebijakan pengelolaan lebih mengedepankan kebijakan bersifat politis, bukan secara finansial memandang ekonomi dan efisiensi.Kalau sudah urusan politik banyak yang menyerah. Tapi saya ingin memandang apa solusi yang bisa dipikirkan. Yuk!

Selain masalah utama diatas, mengenai kebijakan, ternyata ada satu lagi masalah utama, berkaitan dengan kebijakan diatas. Masalahnya adalah karena dikelola pemerintah dan BUMN, kemampuan investasi atau pendanaan untuk pengembangan dan perawatan sarana transportasi laut sangat terbatas. Jadinya adalah sektor ini tidak pernah berkembang. Sebetulnya keterbutuhan dana masih dapat didapat dari dana swasta, tetapi sektor ini bicara soal uang dalam jumlah besar. Kepastian tarif, perhitungan keuntungan, insentif pajak, dll harus sudah jelas agar investor rela investasi di sektor ini.

Komponen utama dalam transportasi logistik laut adalah pelabuhan, yang terdiri dari bermacam-macam jenis. Pelabuhan kontainer, penyeberangan, dan pelabuhan khusus komoditas. Dari 3 jenis tsb, pelabuhan khusus komoditas sudah banyak yang dikelola swasta, seperti pelabuhan khusus tanker minyak Pertamina. Ada juga pelabuhan khusus semen yang dimiliki Semen Gresik di beberapa tempat, tempat saya kerja praktek dulu. Selain itu masih banyak pelabuhan batu bara, pupuk, dan lain-lain. Sementara 2 jenis sisanya yaitu pelabuhan kontainer dan penyeberangan masih dimonopoli oleh pemerintah dan BUMN. Disinilah masalahnya, pengelolaannya sangat buruk.

Sudah jadi rahasia umum, terjadi antrian truk masuk kapal di Merak, dan pungli saat truk masuk pelabuhan Tanjung Priok. Membenahi internal pengelola juga tidak mudah, karena banyak kepentingan dan banyak mulut yang harus diberi makan. Lalu bagaimana cara membenahinya? Berkaca dari pengalaman berbagai sektor, untuk membenahi sistem harus dibuat lembaga tandem, pelengkap, dipecah, atau bahkan dibuat pesaing. Untuk memperbaiki kinerja Polisi soal korupsi, dibuatlah KPK. Pengelolaan perkebunan dan airport juga dipisah per area agar terjadi persaingan. Ada PTPN I-XIII dan Angkasa Pura I-II tujuannya agar dapat bersaing secara sehat memajukan perusahaan. Pelabuhan juga sudah, PT Pelindo sudah dipecah dari I-IV, tetapi masih kurang optimal. Cara terakhir adalah dibukalah kebijakan agar swasta juga dapat memasuki sektor ini.

Cara swastanisasi pelabuhan sebetulnya sudah banyak dipraktekkan oleh negara lain. China terutama, banyak pelabuhan yang dikelola swasta. Ada juga pelabuhan milik pemerintah, tetapi dijadikan perusahaan terbuka, alias semi-swasta. Dengan swastanisasi, investasi untuk pengembangan perusahaan jadi lebih mudah, sehingga pelabuhan dapat berkembang lebih cepat. Investasi membuat pelabuhan kontainer memang mahal, tetapi banyak pengusaha kaya Indonesia yang siap, apabila diberi kebebasan untuk investasi di sektor ini.

Saya membayangkan apabila terdapat sebuah pelabuhan kontainer yang besar dan modern di daerah Karawang, Jawa Barat. Selain itu banyak juga pelabuhan swasta yang lebih kecil di daerah kawasan industri lainnya seperti Serang, Lampung, Lamongan yang lokasi cukup dekat dari kota-kota besar. Didukung daya tampung kontainer yang tinggi, peralatan modern yang mendukung bongkar muat lebih cepat, dan efisiensi yang membuat biaya pungutan kepada pengguna jasa kecil. Dijamin perusahaan-perusahaan yang yang terdapat di Cikarang hingga Cikampek menjadi pengguna utama untuk jalan masuk bahan baku dan jalan keluar untuk ekspor atau distribusi.

Swastanisasi ini tidak sembarangan, tetap ada regulasi pemerintah yang mendukung, tetapi juga tidak membatasi. Saya juga berkhayal sektor-sektor lain yang bermasalah, seperti airport. Karena kalau hanya menunggu pembenahan internal, cukup lama, bahkan hampir tidak bisa. Swastanisasi belum tentu hal negatif bukan?

One Response to “Swastanisasi Pelabuhan”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: